Ketika Rupiah Melemah, Desa Justru yang Pertama Menanggung Luka

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “rakyat di desa tidak memakai dolar” mungkin dimaksudkan sebagai candaan politik yang ringan. Namun di tengah pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.500–Rp17.600 per dolar AS, kalimat itu justru terasa berat bagi sebagian rakyat kecil. Bukan karena masyarakat desa paham pasar valuta asing, bukan pula karena mereka rutin membeli dolar di bank, tetapi karena mereka merasakan dampaknya langsung di meja makan, di sawah, di warung, dan di dapur rumah mereka.

Orang desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar. Tetapi harga pupuk yang mereka beli dipengaruhi dolar. Harga kedelai untuk tempe dipengaruhi dolar. Harga pestisida, mesin pertanian, pakan ternak, bahkan ongkos distribusi barang kebutuhan sehari-hari juga dipengaruhi dolar. Maka ketika rupiah melemah, sesungguhnya yang paling dulu merasakan sesaknya bukan elite ekonomi di Jakarta, melainkan petani kecil, buruh tani, pedagang pasar, dan ibu rumah tangga di desa.

Inilah ironi besar negeri agraris: rakyat menanam di tanah sendiri, tetapi biaya hidupnya dikendalikan oleh mata uang asing.

Kita perlu jujur mengakui bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat rapuh terhadap gejolak dolar. Ketergantungan impor di sektor pangan dan pertanian masih sangat tinggi. Salah satu contoh paling nyata adalah kedelai. Sekitar 90 persen kebutuhan kedelai nasional masih berasal dari impor. Ketika dolar naik, harga kedelai otomatis ikut naik. Dampaknya sederhana tetapi menyakitkan: harga tahu dan tempe naik.

Dan jangan pernah meremehkan tahu dan tempe.

Bagi masyarakat kelas menengah atas, tahu dan tempe mungkin hanya lauk pelengkap. Tetapi bagi jutaan keluarga desa, tahu dan tempe adalah sumber protein utama yang murah dan terjangkau. Ketika harga tempe naik seribu rupiah saja, itu berarti ada keluarga yang mulai mengurangi konsumsi protein anaknya. Ada ibu yang harus membagi lauk lebih tipis. Ada pedagang gorengan yang mulai mengecilkan ukuran dagangannya agar tetap bertahan.

Dolar mungkin jauh dari desa. Tetapi rasa lapar akibat inflasi justru sangat dekat.

Persoalan ini tidak berhenti pada pangan. Petani Indonesia hari ini masih sangat bergantung pada input pertanian berbasis impor. Pupuk kimia, bahan baku pestisida, mesin pertanian, suku cadang traktor, hingga teknologi pascapanen banyak yang dipengaruhi kurs dolar. Ketika rupiah melemah, biaya produksi pertanian ikut naik.

Akibatnya petani menghadapi dua tekanan sekaligus.

Pertama, biaya produksi meningkat. Kedua, harga jual hasil panen sering kali tidak naik secara adil. Di sinilah ketimpangan terjadi. Petani membeli kebutuhan dengan harga pasar global, tetapi menjual hasil panennya dengan harga lokal yang sering dimainkan tengkulak.

Petani menanggung risiko dunia, tetapi tidak menikmati keuntungan dunia.

Lebih menyedihkan lagi, kondisi ini sering dibungkus dengan narasi optimisme yang terlalu jauh dari realitas akar rumput. Seolah-olah selama masyarakat masih memakai rupiah, maka pelemahan kurs bukan masalah besar. Padahal ekonomi modern saling terhubung. Desa hari ini tidak hidup dalam ruang kosong. Desa adalah bagian dari rantai ekonomi global.

Harga solar naik, ongkos transportasi naik. Ongkos transportasi naik, harga sembako naik. Harga sembako naik, daya beli turun. Daya beli turun, warung desa sepi. Warung sepi, ekonomi lokal melambat. Inilah efek domino yang sering tidak terlihat dari ruang-ruang kekuasaan.

Dan ketika daya beli masyarakat desa turun, yang terdampak bukan hanya ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan masa depan generasi.

Anak-anak mulai kekurangan gizi. Pendidikan terganggu karena orang tua kesulitan membayar kebutuhan sekolah. Pemuda desa semakin terdorong merantau karena pertanian dianggap tidak menjanjikan. Dalam jangka panjang, desa kehilangan tenaga produktifnya.

Kita sering bicara tentang ketahanan pangan, tetapi lupa bahwa ketahanan pangan tidak mungkin tercapai jika petaninya sendiri tidak tahan menghadapi tekanan ekonomi.

Namun kritik saja tidak cukup. Bangsa ini tidak akan maju hanya dengan kemarahan dan sindiran. Kita membutuhkan solusi yang berani dan berpihak pada rakyat.

Pertama, pemerintah harus serius mengurangi ketergantungan impor pangan strategis. Kedelai tidak boleh selamanya bergantung pada pasar luar negeri. Indonesia memiliki lahan, iklim, dan sumber daya manusia yang cukup untuk meningkatkan produksi kedelai lokal. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan: subsidi benih, kepastian harga, akses pasar, dan perlindungan petani.

Selama impor lebih diutamakan daripada produksi lokal, maka setiap kenaikan dolar akan selalu menjadi ancaman nasional.

Kedua, revitalisasi industri pupuk dan bahan baku pertanian dalam negeri harus menjadi agenda besar negara. Kita tidak bisa terus menerus menjadi konsumen produk asing. Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak impor, tetapi negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

Ketiga, desa harus mulai diperkuat sebagai pusat ekonomi mandiri, bukan sekadar objek pembangunan. Pemerintah desa perlu didorong membangun koperasi pangan, unit pengolahan hasil pertanian, serta sistem distribusi lokal yang memperpendek rantai perdagangan. Jika desa memiliki kemandirian ekonomi yang kuat, maka guncangan global tidak akan terlalu mudah menggoyahkan kehidupan masyarakatnya.

Keempat, pendidikan ekonomi rakyat harus diperluas. Banyak masyarakat yang belum memahami mengapa harga barang tiba-tiba naik ketika dolar menguat. Literasi ekonomi penting agar rakyat tidak mudah dipermainkan isu, tidak mudah panik, dan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi.

Dan yang paling penting: para pemimpin harus berhati-hati dalam berbicara.

Ucapan pemimpin bukan sekadar kalimat biasa. Ia bisa menjadi energi, tetapi juga bisa menjadi luka. Rakyat kecil mungkin tidak pandai membuat analisis ekonomi makro, tetapi mereka sangat peka terhadap empati. Mereka ingin merasa dipahami. Mereka ingin penderitaannya diakui.

Kadang rakyat tidak menuntut solusi instan. Mereka hanya ingin mendengar bahwa pemimpinnya mengerti kesulitan mereka.

Karena itu, dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, narasi kekuasaan seharusnya dibangun dengan sensitivitas sosial, bukan sekadar humor politik. Sebab bagi rakyat desa, harga cabai bukan bahan candaan. Harga pupuk bukan bahan lelucon. Harga beras bukan statistik. Semua itu adalah perjuangan hidup sehari-hari.

Bangsa ini terlalu sering melihat desa sebagai simbol romantisme: sawah hijau, udara segar, masyarakat sederhana. Padahal di balik kesederhanaan itu, ada kegelisahan ekonomi yang nyata. Ada petani yang bingung membeli pupuk. Ada ibu rumah tangga yang mengurangi belanja dapur. Ada anak muda desa yang kehilangan harapan pada pertanian.

Dan ironisnya, semua itu bisa dipicu oleh sesuatu yang katanya “tidak dipakai orang desa”: dolar.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukan sekadar soal angka di layar bursa. Ia adalah soal harga makan siang rakyat. Soal kemampuan petani bertahan. Soal kualitas gizi anak-anak desa. Soal masa depan ekonomi bangsa.

Karena itu, jika kita benar-benar ingin membangun Indonesia dari desa, maka negara harus mulai mendengar suara desa dengan lebih jujur. Bukan hanya saat kampanye. Bukan hanya saat panen raya. Tetapi juga saat rakyat kecil mulai tercekik oleh kenaikan harga yang perlahan-lahan menggerus hidup mereka.

Sebab desa mungkin tidak memakai dolar.

Tetapi desa sedang membayar mahal akibat dolar.