Oleh: Redaksi tribunaceh6

Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) beberapa pekan terakhir membuka satu kenyataan pahit: persoalan terbesar pelayanan kesehatan kita bukan hanya soal anggaran, melainkan ketidakjelasan data dan ego birokrasi yang terlalu sering berjalan sendiri-sendiri.

Keputusan Pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 patut diapresiasi. Artinya pemerintah mau mendengar suara publik. Demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, masukan ulama, hingga tekanan masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Warga Aceh kini kembali bisa berobat seperti biasa tanpa pembatasan kategori desil ekonomi.

Namun pencabutan aturan itu tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sebab akar persoalannya masih tetap ada: mengapa Aceh terus memproduksi kebingungan dalam tata kelola kesehatan, padahal sistem nasional sebenarnya sudah tersedia dan berjalan?

Pertanyaan ini penting diajukan secara jujur.

Jika Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem data yang terintegrasi, aplikasi digital yang jelas, mekanisme verifikasi kepesertaan, serta jaringan pelayanan nasional, mengapa JKA justru terlihat sibuk membangun jalur sendiri?

Masyarakat hari ini sebenarnya tidak terlalu peduli apakah namanya JKA atau JKN. Yang mereka inginkan sederhana: ketika sakit, mereka bisa berobat tanpa dipersulit.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya.

Publik dipaksa memahami istilah-istilah teknis seperti desil 8, 9, dan 10. Masyarakat mendadak harus berbicara soal sinkronisasi data, validasi NIK, dan klasifikasi ekonomi yang bahkan tidak semua aparat mampu menjelaskannya secara utuh.

Lebih ironis lagi, banyak warga merasa diperlakukan tidak adil. Ada masyarakat yang hidup pas-pasan tetapi masuk kategori “mampu” dalam sistem. Ada pula yang selama ini aktif menggunakan layanan kesehatan tiba-tiba bermasalah hanya karena perubahan data administratif yang tidak pernah mereka pahami prosesnya.

Di titik inilah masalah utama terlihat jelas: pemerintah terlalu percaya pada data, tetapi lupa memastikan apakah data itu benar-benar mencerminkan realitas masyarakat.

Padahal data bukan sesuatu yang sakral. Data bisa salah. Data bisa tidak diperbarui. Data bisa tidak sinkron. Dan ketika kebijakan publik dibangun di atas data yang bermasalah, maka yang lahir bukan keadilan, melainkan kekacauan administratif.

Dalam konteks kesehatan, dampaknya jauh lebih serius. Kesalahan data bukan sekadar salah angka di layar komputer. Kesalahan data bisa membuat seseorang kehilangan akses berobat.

Bayangkan seorang ibu yang membawa anaknya ke rumah sakit, lalu diberitahu bahwa status kepesertaannya bermasalah karena kategori tertentu dalam sistem. Dalam situasi seperti itu, negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan justru sebagai sumber kecemasan baru.

Aceh sebenarnya tidak membutuhkan sistem yang rumit. Yang dibutuhkan adalah sistem yang sederhana, jelas, dan terintegrasi.

Karena itu, langkah paling rasional adalah memperkuat integrasi JKA dengan sistem JKN yang sudah ada.

JKN melalui BPJS Kesehatan telah membangun infrastruktur pelayanan kesehatan digital dalam skala nasional. Masyarakat bisa mengecek status kepesertaan melalui aplikasi. Rumah sakit dapat langsung mengakses data pasien. Puskesmas sudah terkoneksi dengan sistem pusat. Bahkan antrean pelayanan kini perlahan terdigitalisasi.

Sistem ini tentu belum sempurna. Namun setidaknya fondasinya sudah jelas.

Sayangnya, birokrasi daerah sering kali tergoda membangun mekanisme sendiri demi mempertahankan identitas program. Akibatnya terjadi tumpang tindih kebijakan, duplikasi pendataan, hingga kebingungan di lapangan.

Padahal semestinya JKA tidak perlu bersaing dengan JKN.

JKA cukup menjadi penguat.

Jika Aceh ingin mempertahankan kekhususan daerah dalam layanan kesehatan, maka fokusnya seharusnya diarahkan pada hal-hal yang belum dijangkau optimal oleh sistem nasional. Misalnya subsidi tambahan untuk masyarakat rentan, penguatan layanan daerah terpencil, bantuan transportasi pasien, rumah singgah keluarga pasien, atau pembiayaan penyakit tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

Itulah bentuk kekhususan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bukan justru menciptakan lapisan birokrasi baru yang membingungkan rakyat kecil.

Polemik JKA juga memperlihatkan persoalan lain yang selama ini jarang dibahas secara terbuka: transparansi anggaran kesehatan.

Publik berhak bertanya: sebenarnya bagaimana kondisi pembiayaan JKA selama ini?

Jika anggaran kesehatan Aceh cukup besar, mengapa sempat muncul pembatasan layanan berdasarkan desil? Apakah ada persoalan efisiensi? Apakah beban pembiayaan meningkat? Atau ada ketidaksiapan tata kelola anggaran?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya dijawab secara terbuka, bukan sekadar ditenangkan dengan pernyataan normatif.

Karena uang yang digunakan dalam program kesehatan adalah uang rakyat.

Masyarakat berhak mengetahui:

• berapa total anggaran JKA;
• berapa jumlah peserta aktif;
• berapa biaya pelayanan rumah sakit;
• berapa tunggakan yang ada;
• dan bagaimana sinkronisasi pembiayaan dengan JKN nasional.

Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik.

Tanpa keterbukaan, kebijakan apa pun akan selalu memunculkan kecurigaan.

Ke depan, Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola data sosial dan kesehatan. Pembaruan data tidak boleh hanya dilakukan secara administratif dari balik meja kantor. Verifikasi lapangan harus diperkuat dengan melibatkan pemerintah gampong, tenaga kesehatan lokal, hingga masyarakat itu sendiri.

Sebab kemiskinan tidak selalu terlihat dalam angka statistik.

Ada orang yang tampak mampu secara administratif, tetapi sebenarnya hidup dalam tekanan ekonomi. Ada keluarga yang terlihat baik-baik saja, padahal diam-diam menjual harta demi biaya pengobatan.

Negara tidak boleh kehilangan empati hanya karena terlalu percaya pada sistem digital.

Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menjauhkan kebijakan dari rasa kemanusiaan.

Pencabutan Pergub JKA semestinya menjadi momentum penting untuk membangun ulang sistem kesehatan Aceh yang lebih adil, sederhana, dan terintegrasi. Pemerintah tidak perlu malu belajar dari sistem nasional yang sudah berjalan.

Karena tujuan utama pelayanan kesehatan bukan mempertahankan ego program, melainkan memastikan rakyat tetap bisa hidup dengan layak.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan kesehatan bukanlah seberapa banyak regulasi dibuat atau seberapa rumit sistem dibangun.

Ukuran keberhasilannya sederhana: seberapa mudah rakyat mendapatkan pertolongan saat sakit.

Dan untuk itu, Aceh tidak perlu membuat jalan baru jika jalan yang lebih jelas sebenarnya sudah tersedia.