JAKARTA 31 Mei 2026 – Isu mengenai persaingan tidak sehat dalam penerimaan mahasiswa baru kembali menjadi sorotan. Perguruan tinggi negeri (PTN) dituding semakin agresif menambah jumlah mahasiswa baru setiap tahun, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS).

Perdebatan ini menguat setelah berbagai pihak menilai peningkatan daya tampung dan kuota penerimaan mahasiswa di PTN membuat PTS semakin sulit bersaing mendapatkan calon mahasiswa. Bahkan, sejumlah kalangan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

Berdasarkan analisis data mahasiswa yang tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) periode 2014–2025 yang diulas oleh Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, ditemukan adanya pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa di sejumlah PTN dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, sebagian PTS justru mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara drastis.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai pertumbuhan mahasiswa di PTN dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap kampus negeri, reputasi akademik, serta biaya kuliah yang relatif lebih terjangkau dibanding sebagian kampus swasta.

Data penerimaan mahasiswa nasional juga menunjukkan tren peningkatan peminat masuk PTN. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 776 ribu siswa, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi salah satu angka tertinggi dalam sejarah pelaksanaan seleksi nasional.

Selain tingginya minat masyarakat, pemerintah juga membuka peluang penambahan daya tampung melalui pembukaan program studi baru maupun peningkatan kapasitas program studi yang sudah ada. Hal ini membuat kuota penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTN terus bertambah dari tahun ke tahun.

Namun demikian, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi banyak perguruan tinggi swasta. Sejumlah anggota DPR bahkan meminta adanya regulasi yang lebih seimbang agar PTN dan PTS dapat berkembang secara beriringan tanpa menciptakan persaingan yang merugikan salah satu pihak.

Di tengah perdebatan tersebut, para pakar pendidikan menilai persoalan ini tidak dapat dilihat semata-mata dari jumlah mahasiswa. Faktor kualitas pendidikan, kebutuhan pasar kerja, distribusi program studi, hingga keberlanjutan institusi pendidikan tinggi juga harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru di Indonesia.

Ke depan, hasil evaluasi pemerintah terhadap sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sekaligus tetap menjamin akses pendidikan tinggi yang luas bagi masyarakat.