Ketika ketegangan militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali memanas, banyak orang di Indonesia mungkin merasa bahwa dentuman rudal dan manuver kapal perang itu terlalu jauh untuk dikhawatirkan. Namun sejarah berulang kali menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah hampir selalu memiliki gema panjang hingga ke dapur-dapur rumah tangga di negeri ini. Yang paling cepat terasa adalah kenaikan harga minyak dunia. Dan ketika harga minyak naik, yang ikut tercekik bukan hanya pasar global, tetapi juga rakyat kecil di berbagai pelosok Indonesia, termasuk di Aceh yang hari-hari ini masih tertatih bangkit dari banjir dan longsor.

Timur Tengah bukan sekadar panggung konflik politik dan ideologi. Kawasan ini adalah jantung energi dunia. Jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi nadi distribusi minyak mentah internasional. Ketika ketegangan militer meningkat, risiko terhadap pasokan minyak ikut melonjak. Pasar merespons dengan cara yang sangat sensitif: harga merangkak naik bahkan sebelum gangguan nyata terjadi. Kekhawatiran lebih dulu membakar grafik perdagangan dibandingkan api peperangan itu sendiri. Inilah psikologi pasar energi global yang tak mengenal belas kasihan.

Indonesia memang bukan lagi anggota OPEC dan telah lama menjadi pengimpor minyak bersih. Ketergantungan pada minyak impor membuat kita rentan terhadap gejolak harga global. Ketika harga minyak mentah melonjak, beban subsidi energi membengkak. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menambah subsidi dan memperlebar defisit anggaran, atau menyesuaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Keduanya memiliki konsekuensi politik dan sosial yang tidak ringan.

Kenaikan harga BBM bukan sekadar angka di papan pengumuman SPBU. Ia menjalar ke seluruh sendi kehidupan. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi meningkat, harga bahan pangan terdorong, dan daya beli masyarakat tergerus. Inflasi menjadi ancaman nyata. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan perlambatan global, tekanan ini terasa semakin berat.

Bagi masyarakat Aceh, situasinya menjadi berlapis. Di saat sebagian wilayah baru saja dilanda banjir dan longsor yang merusak rumah, sawah, jalan, dan jembatan, kenaikan harga energi menjadi beban tambahan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan material, alat berat, dan distribusi logistik yang semuanya sangat bergantung pada bahan bakar. Ketika harga solar dan bensin meningkat, biaya membangun kembali rumah dan infrastruktur pun ikut melonjak.

Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana dan konflik. Daya lenting sosialnya tidak perlu diragukan. Namun ketahanan sosial tidak boleh diuji terus-menerus tanpa dukungan kebijakan yang berpihak. Petani yang lahannya terendam banjir membutuhkan pupuk dan distribusi hasil panen yang terjangkau. Nelayan yang perahunya rusak membutuhkan bahan bakar untuk kembali melaut. Pelaku UMKM yang tokonya terdampak longsor membutuhkan kepastian biaya operasional yang stabil. Kenaikan harga minyak berpotensi menggerus harapan mereka untuk bangkit lebih cepat.

Di sisi lain, konflik antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel juga memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan geopolitik global. Perang modern tidak lagi hanya soal siapa menang di medan tempur, tetapi siapa yang paling tahan menghadapi dampak ekonomi jangka panjang. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali menjadi korban tidak langsung dari rivalitas kekuatan besar. Kita tidak terlibat dalam peperangan, tetapi tetap membayar mahal melalui fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian pasar.

Pertanyaannya, sampai kapan Indonesia akan terus bergantung pada gejolak eksternal? Kenaikan harga minyak seharusnya menjadi pengingat keras bahwa ketahanan energi bukan sekadar slogan. Diversifikasi energi, penguatan energi terbarukan, dan efisiensi konsumsi bukan lagi pilihan idealis, melainkan kebutuhan strategis. Indonesia memiliki potensi panas bumi, surya, angin, dan bioenergi yang besar. Namun realisasi pengembangannya sering tersendat oleh persoalan regulasi, investasi, dan konsistensi kebijakan.

Aceh sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang tidak kecil. Matahari yang melimpah hampir sepanjang tahun, sumber daya air, dan potensi biomassa dari sektor pertanian dapat menjadi fondasi kemandirian energi lokal. Dalam konteks pemulihan pascabencana, pendekatan rekonstruksi berbasis energi bersih bisa menjadi solusi jangka panjang. Bayangkan jika rumah-rumah yang dibangun kembali dilengkapi panel surya, atau fasilitas umum memanfaatkan sistem energi hibrida. Ketika krisis global kembali datang, dampaknya tidak lagi sedrastis sekarang.

Namun transisi energi memerlukan keberanian politik dan kesadaran kolektif. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap krisis global. Skema perlindungan sosial harus diperkuat untuk melindungi kelompok rentan dari lonjakan harga. Di daerah seperti Aceh yang baru bangkit dari bencana, intervensi harga dan subsidi terarah menjadi sangat krusial agar proses pemulihan tidak terhambat.

Di tingkat masyarakat, momentum ini juga dapat menjadi refleksi. Konsumsi energi yang lebih hemat, penggunaan transportasi yang efisien, dan dukungan terhadap produk lokal adalah langkah kecil yang memiliki dampak kumulatif. Krisis global sering kali menjadi guru yang keras, tetapi ia juga membuka ruang pembelajaran untuk perubahan perilaku.

Kita tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah. Kita tidak memiliki kendali atas keputusan militer yang diambil ribuan kilometer dari sini. Namun kita memiliki kendali atas cara merespons dampaknya. Apakah kita akan terus reaktif setiap kali harga minyak melonjak, atau mulai membangun fondasi ketahanan yang lebih kokoh?

Aceh mengajarkan satu hal penting: dari puing-puing bencana selalu lahir kesempatan untuk membangun lebih baik. Jika kenaikan harga minyak kali ini dipandang sebagai peringatan, bukan sekadar ancaman, maka ia bisa menjadi titik balik. Ketergantungan berlebihan pada energi fosil harus dikurangi. Sistem distribusi pangan dan logistik perlu diperkuat agar tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Investasi pada energi alternatif dan infrastruktur tahan bencana harus dipercepat.

Perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel mungkin akan menemukan titik reda dalam diplomasi atau justru memanjang dalam eskalasi. Namun yang pasti, dampaknya sudah terasa hingga ke pasar tradisional dan warung kopi di Aceh. Di sanalah percakapan tentang harga beras, ongkos angkut, dan biaya sekolah berlangsung dengan nada cemas.

Pada akhirnya, krisis global selalu menempatkan rakyat kecil di garis depan dampak. Tugas negara adalah memastikan mereka tidak berdiri sendirian. Ketahanan energi, stabilitas harga, dan percepatan pemulihan pascabencana harus berjalan beriringan. Jika tidak, maka setiap konflik di belahan dunia lain akan terus menjadi beban berulang bagi mereka yang paling rentan.

Di tengah dunia yang semakin tak menentu, Indonesia, termasuk Aceh, membutuhkan bukan hanya empati, tetapi strategi jangka panjang. Perang boleh terjadi di Timur Tengah, tetapi masa depan ekonomi kita ditentukan oleh pilihan kebijakan hari ini.