Setiap kali data produksi beras dirilis, kita seakan menatap cermin besar yang memantulkan wajah bangsa ini—kadang tampak gagah, kadang juga penuh retakan. Indonesia selalu punya alasan untuk bangga. Dari masa ke masa, kita mampu menorehkan angka-angka yang menggetarkan: dari 29 juta ton beras di tahun 1980 menjadi lebih dari 81 juta ton pada 2017. Bahkan, di era Prabowo yang baru berjalan satu tahun, arah kebijakan pangan mulai diarahkan ke kemandirian dan keberlanjutan. Tapi pertanyaannya: apakah kenaikan angka itu benar-benar membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera, atau hanya menjadi kebanggaan statistik yang menutupi getir di sawah-sawah yang kian menyempit?

Mari kita mundur ke masa lalu. Tahun 1984, Indonesia berdiri tegak di panggung dunia. FAO mengakui kita sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras—sebuah prestasi besar di masa Presiden Soeharto. Bagi generasi itu, beras bukan hanya soal makan, tapi simbol harga diri bangsa. Soeharto membangun jutaan hektare irigasi, membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog), dan memaksa negeri ini belajar disiplin pangan. Revolusi Hijau menjadi mantra sakti, dengan benih unggul dan pupuk bersubsidi yang membanjiri sawah. Petani kala itu memang lelah, tapi mereka merasa dihargai. Negara hadir, dan rakyat percaya pada janji swasembada.

Namun, setelah dua dekade berlalu, euforia itu memudar. Krisis ekonomi 1997–1998 memukul keras sektor pertanian. Produksi padi turun ke titik rawan, harga melonjak, dan banyak petani kehilangan semangat. Reformasi datang membawa harapan baru, tetapi juga kekacauan kebijakan. Di masa Presiden Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono, laju produksi beras relatif stagnan di kisaran 50–60 juta ton. Saat itu, isu pangan kalah seksi dibanding infrastruktur dan politik global. Padi seolah kembali menjadi urusan petani semata, bukan lagi simbol kemandirian bangsa.

Lalu datang era Jokowi, yang membawa semangat “kerja, kerja, kerja” juga ke sawah-sawah. Pemerintah membangun ratusan bendungan, memperkuat alat mesin pertanian, dan mencanangkan food estate di berbagai daerah. Angka produksi pun melonjak, bahkan mencatat rekor 81,15 juta ton pada 2017. Sebuah capaian monumental yang dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Tapi seperti banyak “rekor” dalam sejarah negeri ini, angka itu menyimpan catatan kaki yang penting: metode perhitungannya kemudian dikoreksi oleh BPS menjadi sekitar 59 juta ton. Bukan karena manipulasi, tapi karena cara hitung lama dianggap tidak lagi akurat. Inilah titik penting: angka bisa direvisi, tapi nasib petani tidak pernah di-update.

Lalu kini, kita memasuki masa awal pemerintahan Presiden Prabowo. Arah kebijakan pangan tampak berubah haluan: dari sekadar mengejar angka produksi menjadi membangun ketahanan dan kemandirian pangan berkelanjutan. Narasi ini penting, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara mulai bicara soal regenerasi petani, keadilan harga gabah, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tapi langkah ini masih di tahap awal. Data produksi Januari–Oktober 2025 baru mencapai 53,8 juta ton, angka yang belum mencerminkan potensi penuh setahun. Namun semangatnya jelas—lebih memilih menata pondasi jangka panjang daripada memburu pujian jangka pendek.

Kita perlu jujur: produksi beras Indonesia bukan semata soal siapa presidennya, tapi tentang sistem yang menopangnya. Padi tumbuh bukan karena perintah politik, melainkan karena air mengalir, tanah subur, dan petani berdaya. Selama puluhan tahun, kita sibuk menghitung tonase tapi jarang menghitung berapa petani yang beralih profesi karena tanahnya dijual atau sawahnya kekeringan. Kita bangga dengan surplus beras nasional, tetapi di beberapa daerah seperti Aceh, justru mengalami paradoks: provinsi surplus produksi tapi masih bergantung pada pasokan dari luar.

Aceh sebenarnya punya potensi besar. Dengan luas lahan sawah lebih dari 240 ribu hektare dan produksi mencapai 1,7 juta ton gabah kering giling pada 2023, Aceh adalah salah satu lumbung beras utama di Sumatera. Namun, setiap musim kemarau, sebagian irigasinya mati suri. Petani di Aceh Besar dan Aceh Tamiang sering mengeluh kekurangan air, pupuk langka, dan harga gabah yang tidak menentu. Artinya, persoalan bukan pada kemauan petani, tapi pada sistem yang belum berpihak. Ketika Jakarta bicara “produksi nasional naik,” petani Aceh hanya berharap air irigasi tak kering lebih dulu sebelum panen tiba.

Kita terlalu lama menjadikan beras sebagai alat kebanggaan politik, bukan alat kesejahteraan sosial. Pemerintah mana pun bisa mencetak angka “rekor”, tapi rekor sejati adalah ketika petani tidak lagi takut musim paceklik, dan rakyat tidak lagi cemas harga beras naik. Apa artinya produksi 80 juta ton jika sebagian besar dinikmati oleh tengkulak dan rantai distribusi panjang? Apa artinya swasembada jika pupuk masih impor dan benih dikuasai oleh korporasi besar?

Revolusi pangan yang sejati bukan soal memproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi memproduksi dengan cara yang adil, efisien, dan ramah lingkungan. Negara harus berani berpihak pada petani kecil, bukan hanya pada investor yang menanam di food estate. Di sinilah relevansi Aceh dan daerah lain: membangun kedaulatan pangan berbasis lokal, memperkuat riset varietas padi lokal yang adaptif, dan mengembangkan sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan limbah ternak dan hasil pertanian lain untuk menekan biaya produksi.

Beras tidak seharusnya dilihat sebagai statistik ekonomi, tapi sebagai kisah kemanusiaan. Setiap butir beras yang kita makan menyimpan peluh petani, getirnya musim, dan kompleksitas kebijakan yang jarang berpihak. Produksi bisa naik, tapi jika petani tetap miskin, berarti ada yang salah dalam cara kita mengukur kemajuan.

Hari ini, ketika pemerintah kembali berbicara tentang “kemandirian pangan,” kita sebaiknya tidak hanya bertanya berapa juta ton beras dihasilkan, tetapi juga berapa banyak petani yang bertahan hidup dari hasilnya.

Swasembada sejati bukanlah ketika Indonesia berhenti impor, melainkan ketika setiap petani di Aceh, Jawa, dan Sulawesi merasa hidupnya cukup dari sawahnya sendiri.

Dan mungkin, di masa depan, kita tak lagi merayakan angka produksi, tapi merayakan sesuatu yang lebih penting: keadilan pangan bagi seluruh rakyat.

Daftar Referensi

1. Badan Pusat Statistik (BPS).
   (2024). Produksi Padi dan Beras Indonesia 1980–2024. Jakarta: BPS RI.
   https://www.bps.go.id/
   → Data resmi produksi padi dari masa ke masa, termasuk konversi ke beras konsumsi.
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
   (2024). Laporan Kinerja Sektor Pertanian: Capaian Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional.
   Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementan.
   → Menjelaskan kebijakan peningkatan produksi padi pada era Joko Widodo dan arah kebijakan pangan di era Prabowo Subianto.
3. FAO (Food and Agriculture Organization).
   (2023). FAO Rice Market Monitor, Volume XXVI, Issue No. 2.
   Rome: FAO.
   https://www.fao.org
   → Menyediakan data perbandingan produksi dan produktivitas beras antarnegara serta tren global produksi pangan.
4. World Bank.
   (2022). Indonesia Agriculture Sector Review: Challenges and Opportunities.
   Washington D.C.: The World Bank Group.
   → Memberikan analisis struktural tentang perubahan produktivitas dan ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.
5. Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin).
   (2023). Outlook Komoditas Pangan: Padi 2023–2025.
   Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
   → Data proyeksi produksi padi hingga 2025 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan hasil.
6. Suryana, A.
   (2018). Dinamika Kebijakan Swasembada Pangan di Indonesia: Dari Revolusi Hijau ke Pertanian Berkelanjutan.
   Bogor: IPB Press.
   → Analisis akademik mengenai sejarah kebijakan pangan Indonesia sejak era Soeharto hingga Jokowi.
7. CNBC Indonesia.
   (2025). Produksi Beras RI dari Soeharto–Prabowo: Siapa Pecah Rekor?
   https://www.cnbcindonesia.com/
   → Sumber utama infografik yang dikritisi, berisi perbandingan produksi berdasarkan periode pemerintahan.
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) / BRIN.
   (2023). Analisis Produktivitas Pertanian Indonesia di Tengah Perubahan Iklim.
   Jakarta: BRIN Press.
   → Menjelaskan faktor-faktor eksternal (iklim, degradasi lahan, input pupuk) terhadap fluktuasi hasil padi.
9. Asian Development Bank (ADB).
   (2023). Food Security in Southeast Asia: Policy Lessons from Indonesia.
   Manila: ADB Publications.
   → Studi regional yang membandingkan ketahanan pangan Indonesia dengan negara ASEAN lain.
10. Tempo.
    (2024, Oktober). Benarkah Produksi Padi Indonesia Naik di Era Jokowi?
    → Artikel investigatif yang mengulas silang data antara BPS, Kementan, dan FAO.