Langkah berani kembali ditunjukkan pemerintah Indonesia dalam peta besar transisi energi nasional. Pernyataan Prabowo Subianto pada 9 April 2026 tentang rencana mengolah minyak jelantah dan kelapa sawit menjadi bahan bakar pesawat (bioavtur) bukan sekadar retorika teknologi, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia sedang mencoba melompat dari negara konsumen energi menjadi produsen energi alternatif berbasis sumber daya domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pabrik kendaraan listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, dan langsung memantik diskursus luas di kalangan akademisi, pelaku industri, hingga pemerhati lingkungan. Berdasarkan laporan Kompas.com, CNN Indonesia, dan Liputan6, program ini merupakan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi, dengan target ambisius menghentikan impor BBM dalam 2–3 tahun ke depan.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah teknologi bioavtur dari jelantah ini realistis secara teknis, ekonomis, dan ekologis? Ataukah ini sekadar visi besar yang akan menghadapi hambatan struktural di lapangan?

Secara teknologi, konsep mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat bukanlah hal baru. Di tingkat global, teknologi Sustainable Aviation Fuel (SAF) telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade. Prosesnya melibatkan pemurnian minyak limbah melalui reaksi kimia kompleks—seperti hidroprosesing—untuk menghasilkan bahan bakar yang kompatibel dengan mesin pesawat konvensional. Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan komparatif: ketersediaan bahan baku yang melimpah, baik dari limbah rumah tangga maupun industri kelapa sawit.

Namun, keunggulan bahan baku tidak otomatis menjamin keberhasilan industrialisasi. Tantangan terbesar justru terletak pada skala produksi dan efisiensi biaya. Berdasarkan berbagai studi global, produksi bioavtur masih jauh lebih mahal dibandingkan avtur berbasis fosil. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan teknologi tinggi, energi besar dalam proses produksi, serta rantai pasok yang belum sepenuhnya matang. Dengan kata lain, tanpa intervensi kebijakan yang kuat—seperti subsidi, insentif fiskal, atau regulasi mandatori—bioavtur berpotensi sulit bersaing di pasar.

Di sinilah letak kompleksitas kebijakan energi: pemerintah tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang ekonomi politik energi. Ketika Prabowo Subianto menargetkan penghentian impor BBM dalam waktu 2–3 tahun, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai visi strategis yang membutuhkan orkestrasi lintas sektor—mulai dari investasi kilang, kesiapan industri, hingga reformasi regulasi energi nasional.

Dari perspektif lingkungan, penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku bioavtur jelas merupakan langkah progresif. Limbah yang sebelumnya tidak bernilai kini diubah menjadi sumber energi. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan emisi karbon. Namun, penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku tetap menjadi isu sensitif. Industri sawit Indonesia kerap dikritik karena dampaknya terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, ekspansi bioavtur berbasis sawit harus disertai dengan tata kelola keberlanjutan yang ketat agar tidak menimbulkan paradoks ekologis.

Menariknya, dalam forum yang sama, pemerintah juga menargetkan produksi massal mobil sedan listrik pada tahun 2028. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memilih satu jalur tunggal dalam transisi energi, melainkan mengadopsi pendekatan multi-pathway. Di satu sisi, kendaraan listrik dikembangkan untuk sektor darat, sementara bioavtur disiapkan untuk sektor penerbangan yang lebih sulit dielektrifikasi.

Pendekatan ini secara akademik dapat dianggap rasional. Sektor penerbangan memang merupakan salah satu sektor paling menantang dalam dekarbonisasi karena keterbatasan teknologi baterai saat ini. Oleh karena itu, bahan bakar cair alternatif seperti bioavtur menjadi solusi jangka menengah yang realistis.

Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan investasi. Sejarah energi Indonesia menunjukkan bahwa banyak program ambisius yang terhambat pada tahap implementasi. Risiko ini harus diantisipasi sejak awal melalui desain kebijakan yang adaptif dan berbasis data.

Lebih jauh, ada dimensi sosial yang tidak boleh diabaikan. Jika dikelola dengan baik, program bioavtur berbasis jelantah dapat membuka peluang ekonomi baru di tingkat masyarakat. Pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga, UMKM, hingga industri kuliner dapat menjadi rantai ekonomi baru yang inklusif. Namun jika tidak diatur, potensi ini justru bisa dimonopoli oleh pelaku industri besar, sehingga manfaatnya tidak merata.

Dalam konteks global, langkah Indonesia ini juga memiliki implikasi geopolitik. Ketika dunia sedang berlomba menuju netralitas karbon, negara yang mampu mengembangkan energi alternatif secara mandiri akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Indonesia, dengan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, memiliki peluang untuk menjadi pemain kunci dalam ekosistem energi baru ini.

Akhirnya, gagasan “dari jelantah ke langit” bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi narasi besar tentang masa depan energi Indonesia. Ini adalah cerita tentang bagaimana limbah bisa menjadi harapan, bagaimana krisis energi bisa menjadi peluang, dan bagaimana keberanian politik diuji oleh realitas implementasi.

Optimisme tentu diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan kalkulasi yang matang. Sebab dalam dunia energi, yang diuji bukan hanya ide, melainkan daya tahan eksekusi. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor BBM, tetapi juga menciptakan model transisi energi yang unik—berbasis lokal, inklusif, dan berkelanjutan.