Jakarta, 7 April 2026 — Gelombang kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai mencuat di Indonesia seiring memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dampak konflik tersebut tidak hanya terasa di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mulai merembet ke sektor ekonomi domestik.

Sejumlah laporan media internasional seperti BBC dan berbagai sumber nasional mengindikasikan bahwa tekanan global akibat konflik ini berpotensi memicu perlambatan ekonomi dan gelombang PHK di berbagai sektor industri.

Eskalasi konflik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya logistik dan produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah turut memperburuk kondisi. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor semakin mahal, sehingga margin keuntungan perusahaan semakin tergerus.

Media seperti CNBC Indonesia dan Kompas.com juga melaporkan bahwa situasi ini menciptakan tekanan berlapis bagi pelaku usaha di dalam negeri.

Serikat pekerja memperkirakan angka PHK di Indonesia bisa mencapai lebih dari 100.000 orang jika konflik terus berlanjut hingga akhir 2025 atau memasuki tahun 2026.

Angka ini bukan tanpa dasar. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa gejolak global, terutama yang berkaitan dengan energi dan logistik, selalu berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

Industri yang paling rentan terdampak antara lain:

• Manufaktur, khususnya tekstil dan produk tekstil
• Industri plastik yang bergantung pada bahan baku impor
• Sektor logistik dan distribusi

Ketiga sektor ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap stabilitas harga energi dan rantai pasok global.

Menghadapi potensi krisis ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengambil langkah mitigasi. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk memantau perkembangan situasi global dan dampaknya terhadap tenaga kerja nasional.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terdampak PHK.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kewaspadaan terhadap potensi gelombang PHK. Pelaku usaha berharap adanya kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas dunia usaha di tengah ketidakpastian global.

Pelaku industri kini menghadapi tekanan ganda: di satu sisi biaya produksi meningkat akibat mahalnya energi dan bahan baku, di sisi lain daya beli masyarakat berpotensi melemah.

Situasi ini memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi, yang dalam banyak kasus berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Laporan dari Reuters juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi risiko serupa akibat ketergantungan pada impor energi dan bahan baku.

Hingga saat ini, arah konflik di Timur Tengah masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jika eskalasi terus berlanjut, dampaknya terhadap ekonomi global—termasuk Indonesia—diperkirakan akan semakin besar.

Para ekonom menilai bahwa stabilitas geopolitik menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Tanpa stabilitas tersebut, risiko PHK massal akan semakin sulit dihindari.