Wacana pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan pasca-Lebaran 2026 bukan sekadar kebijakan administratif. Ia adalah cermin dari kegelisahan yang lebih besar: ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil, serta rapuhnya sistem kita dalam menghadapi gejolak global. Ketika konflik di Timur Tengah kembali memanas dan mengancam pasokan minyak dunia, Indonesia—yang selama ini masih menjadi net importir BBM—dipaksa untuk berpikir cepat, bahkan mungkin “tidak biasa”.

Usulan dari Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan WFH setiap hari Jumat dengan potensi penghematan BBM hingga 20 persen per hari terdengar ambisius. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: benarkah kebijakan ini efektif? Atau hanya solusi jangka pendek yang terasa “bijak” di permukaan, tetapi rapuh dalam implementasi?

Mari kita lihat lebih dalam.

Indonesia mengonsumsi sekitar 1,4 hingga 1,6 juta barel BBM per hari dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang lebih dari 40% konsumsi BBM nasional. Ini berarti, jika mobilitas masyarakat bisa ditekan—even hanya satu hari dalam seminggu—potensi penghematan memang signifikan.

Namun, angka “20 persen per hari” perlu dibaca dengan hati-hati. Pengurangan mobilitas pada hari Jumat tidak otomatis berarti penurunan konsumsi BBM secara linear. Banyak aktivitas ekonomi yang bersifat substitutif. Artinya, perjalanan yang tidak dilakukan pada hari Jumat bisa saja berpindah ke hari lain. Orang yang tidak pergi ke kantor bisa saja tetap menggunakan kendaraan untuk keperluan lain: mengantar anak, berbelanja, atau bahkan sekadar “healing” setelah lima hari bekerja.

Di sinilah letak tantangan pertama: perilaku manusia.

WFH bukan hanya soal lokasi bekerja, tetapi soal disiplin dan desain kerja. Pengalaman global selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa WFH memang mampu menurunkan mobilitas secara signifikan. Data dari International Energy Agency mencatat bahwa selama puncak pandemi 2020, konsumsi minyak global turun hingga 9% dibandingkan tahun sebelumnya—penurunan terbesar dalam sejarah modern. Salah satu penyumbang utamanya adalah kebijakan kerja jarak jauh.

Namun, ketika pembatasan dilonggarkan, konsumsi energi kembali naik. Ini menunjukkan bahwa WFH hanya efektif jika menjadi bagian dari perubahan sistemik, bukan sekadar kebijakan temporer.

Di Indonesia, tantangan berikutnya adalah struktur pekerjaan. Tidak semua sektor bisa menjalankan WFH. Sektor manufaktur, pertanian, transportasi, layanan kesehatan, hingga sebagian besar UMKM tetap membutuhkan kehadiran fisik. Bahkan dalam sektor pemerintahan, tidak semua ASN bisa bekerja dari rumah tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Artinya, dampak WFH akan sangat bergantung pada sektor mana yang menjadi target utama. Jika hanya diterapkan pada sektor administratif dan perkantoran di kota-kota besar, maka penghematan BBM akan terkonsentrasi di wilayah urban seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Pertanyaannya: apakah ini cukup signifikan untuk skala nasional?

Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang yang lebih besar—jika kita berani melihatnya sebagai momentum transformasi.

WFH satu hari dalam sepekan bisa menjadi pintu masuk menuju ekosistem kerja yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Bayangkan jika kebijakan ini diiringi dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas internet di daerah, serta reformasi budaya kerja berbasis output, bukan kehadiran fisik. Maka, manfaatnya tidak hanya pada penghematan BBM, tetapi juga pada efisiensi waktu, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kualitas hidup.

Menurut laporan World Bank, kemacetan di kota-kota besar Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar setiap tahun, baik dari sisi waktu yang terbuang maupun konsumsi energi yang tidak efisien. WFH, jika diterapkan dengan baik, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban tersebut.

Namun, kita tidak boleh naif.

WFH juga memiliki sisi gelap. Tidak semua rumah adalah tempat kerja yang ideal. Banyak pekerja menghadapi tantangan seperti keterbatasan ruang, gangguan domestik, hingga beban kerja yang justru meningkat karena batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi kabur. Tanpa regulasi yang jelas, WFH bisa berubah dari solusi menjadi sumber stres baru.

Selain itu, ada risiko ketimpangan. Pekerja di sektor formal dengan akses teknologi akan lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang berada di sektor informal. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini bisa memperlebar jurang sosial-ekonomi.

Di sinilah pentingnya desain kebijakan yang inklusif.

Pemerintah perlu memastikan bahwa WFH bukan hanya kebijakan “hemat BBM”, tetapi juga bagian dari strategi besar menuju ekonomi hijau dan digital. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengurangi mobilitas karyawan, atau mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik sebagai pelengkap kebijakan WFH.

Lebih dari itu, perlu ada sistem monitoring yang transparan. Apakah benar terjadi penurunan konsumsi BBM? Seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas? Bagaimana persepsi pekerja dan perusahaan? Tanpa data yang akurat, kebijakan ini akan sulit dievaluasi secara objektif.

Kita juga perlu jujur: masalah energi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan WFH satu hari dalam seminggu. Ini hanyalah “plester kecil” untuk luka yang lebih besar. Ketergantungan terhadap impor minyak, lambatnya transisi ke energi terbarukan, serta lemahnya transportasi publik adalah akar masalah yang jauh lebih kompleks.

Namun, bukan berarti kebijakan ini tidak layak dicoba.

Justru dalam kesederhanaannya, WFH satu hari bisa menjadi simbol perubahan paradigma. Bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau rumit. Kadang, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah kebiasaan.

Seperti seorang petani yang memahami bahwa hasil panen tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diusahakan dengan sabar dan konsisten, demikian pula dengan kebijakan publik. WFH mungkin tidak langsung menghemat 20% BBM secara nasional. Tetapi jika ia mampu mengubah cara kita memandang kerja, mobilitas, dan efisiensi, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar angka.

Akhirnya, pertanyaan “apakah WFH efektif?” mungkin bukan pertanyaan yang paling tepat. Yang lebih penting adalah: apakah kita siap menjadikannya sebagai bagian dari perubahan yang lebih besar?

Karena jika tidak, maka WFH hanya akan menjadi kebijakan musiman—muncul saat krisis, lalu hilang tanpa jejak.

Dan kita akan kembali ke titik awal: macet, boros energi, dan rentan terhadap gejolak dunia.

Namun jika kita berani melangkah lebih jauh, maka satu hari bekerja dari rumah bisa menjadi awal dari masa depan yang lebih hemat, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Sebuah langkah kecil, untuk perubahan yang besar.