ACEH — 28 November 2025.
Upaya percepatan penanganan banjir di Provinsi Aceh semakin diperkuat setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh merilis dokumen resmi bertajuk Laporan Kondisi Kerusakan Jalan dan Jembatan Pasca Banjir Aceh 2025. Laporan edisi 28 November 2025 pukul 20.50 WIB ini menjadi rujukan awal bagi relawan, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat yang masih terdampak.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak pekan lalu menyebabkan terganggunya akses transportasi, terutama di daerah-daerah rawan yang dilalui aliran sungai besar. Beberapa kabupaten yang terdampak secara umum mencakup Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Di beberapa lokasi, debit air yang tinggi mengakibatkan ruas jalan terendam dan sejumlah jembatan mengalami tekanan arus yang cukup kuat sehingga memerlukan pemantauan ketat.

PUPR Aceh menegaskan bahwa laporan ini masih merupakan hasil pemetaan awal dari tim lapangan yang telah bergerak sejak hari pertama banjir. Pendataan lengkap terkait tingkat kerusakan, volume pekerjaan darurat, serta identifikasi titik-titik kritis akan diperbarui secara bertahap. Meski demikian, laporan awal ini sudah sangat membantu memperjelas gambaran kondisi akses di beberapa koridor utama penghubung antar kabupaten.

Bagi para relawan, keberadaan laporan ini dianggap penting karena memudahkan penentuan rute distribusi yang aman. Banyak jalur yang biasanya digunakan untuk membawa bantuan kini harus dialihkan melalui rute alternatif. Tanpa koordinasi berbasis data resmi, risiko kemacetan, terjebak banjir, atau tertundanya pengiriman bantuan semakin besar. Dengan adanya panduan dari PUPR Aceh, organisasi dan komunitas kemanusiaan dapat menyesuaikan strategi mobilisasi dan menghindari kerumunan logistik di titik yang sulit dilalui.

Di wilayah Aceh Utara dan Bireuen, genangan air dilaporkan merambah beberapa kawasan persawahan dan jalan desa sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kendaraan berat yang membawa bantuan pangan. Sementara itu, Aceh Tamiang yang berada dekat kawasan perbatasan sering mengalami peningkatan debit sungai yang memengaruhi jembatan penghubung antar kecamatan. Kondisi serupa juga terjadi di Pidie dan Pidie Jaya, di mana akses menuju daerah hulu kerap tertutup sementara akibat material lumpur yang terbawa arus.

Pemerintah Aceh melalui PUPR menegaskan komitmennya untuk terus memperbaharui laporan sesuai kondisi di lapangan. Dengan curah hujan yang masih berpotensi meningkat, pemantauan jalan dan jembatan dilakukan hampir setiap jam untuk mencegah risiko kerusakan lebih berat. Di sisi lain, relawan dan pihak masyarakat diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan resmi demi memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.

Laporan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan relawan merupakan kunci dalam menghadapi bencana berskala besar. Dengan data yang terkoordinasi, seluruh pihak dapat bergerak lebih efektif sehingga bantuan dapat tiba lebih cepat kepada mereka yang membutuhkan.

Sumber : https://drive.google.com/file/d/1Z4eZM3iAYlUe6wTC-3UjpkM66SqxiGlO/view?usp=drivesdk