Beras adalah napas sehari-hari bangsa ini. Di hampir setiap rumah tangga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari warung sederhana hingga restoran mewah, beras selalu hadir di meja makan. Ia bukan hanya sekadar makanan pokok, tetapi juga simbol ketahanan pangan. Maka, ketika harga beras melonjak, keresahan pun segera menyeruak. Tidak heran jika pemerintah begitu serius memastikan stabilitas harga beras dengan berbagai program, salah satunya melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemerintah, melalui Bulog, mengumumkan distribusi besar-besaran: sekitar 1,3 juta ton beras SPHP disalurkan hingga 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi, diperkuat oleh jaringan distribusi Polri, TNI, BUMN, hingga toko beras dan warung terdekat. Harga beras SPHP dipatok mulai Rp12.500 per kilogram, sesuai wilayah. Program ini disebut-sebut sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga ketersediaan pangan murah dan mudah diakses.
Di permukaan, ini tampak seperti jawaban atas keresahan masyarakat. Tapi mari kita renungkan lebih dalam: SPHP murah, berkualitas kah?
Murah yang Relatif
Rp12.500 per kilogram. Sekilas, angka ini terasa cukup terjangkau jika dibandingkan harga beras premium yang di pasar sudah tembus Rp15.000–16.000 per kilogram. Namun, mari kita lihat lebih dekat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025, rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin di Indonesia untuk pangan masih mencapai lebih dari 50% dari total pengeluaran. Artinya, harga Rp12.500 bukan sekadar angka kecil, melainkan angka yang menentukan apakah dapur mereka berasap atau tidak.
Jika kita bandingkan dengan tetangga Asia Tenggara, harga beras di Indonesia justru tergolong tinggi. Data FAO 2024 menunjukkan harga beras medium di Thailand dan Vietnam berkisar Rp9.000–10.000 per kilogram, sementara di Indonesia tetap lebih mahal. Maka, pertanyaan kritis harus diajukan: murah bagi siapa? Apakah SPHP benar-benar mampu menyentuh rakyat kecil yang paling rentan, ataukah sekadar meredam gejolak di pasar tanpa menyelesaikan akar masalah?
Kualitas: Sekadar Bertahan atau Layak Konsumsi?
Isu harga memang penting, tetapi kualitas beras SPHP tak kalah penting untuk dibahas. Banyak laporan di lapangan menyebutkan, beras SPHP yang beredar sering kali berupa beras medium, tidak seputih beras premium, butiran pecahnya lebih banyak, dan kadang aromanya kurang sedap. Di pasar tradisional, masyarakat bahkan bisa membedakan dengan mudah: “Ini beras Bulog, ini beras pasar.”
Bagi keluarga miskin, kualitas mungkin nomor dua. Yang penting, ada nasi untuk dimakan. Namun, apakah negara hanya berhenti di sana? Apakah cukup menyediakan beras “sekadar layak konsumsi” tanpa memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan standar mutu?
Data dari Kementerian Pertanian (2024) menunjukkan bahwa rata-rata kandungan gizi beras medium tidak jauh berbeda dengan beras premium dalam hal kalori, tetapi perbedaan ada pada kualitas butir dan kebersihan. Jika distribusi beras SPHP tidak dikawal dengan baik, risiko beras bermutu rendah yang tidak tahan lama, berbau, atau bahkan rusak bisa mencoreng kepercayaan masyarakat.
Dan jika masyarakat merasa beras SPHP hanya “beras kelas dua”, program ini bisa kehilangan legitimasi. Karena dalam urusan pangan, rasa dan kualitas adalah soal martabat.
Distribusi: Titik Kritis di Lapangan
Pemerintah boleh saja menyiapkan 1,3 juta ton beras SPHP. Tetapi, bagaimana dengan distribusinya? Di sinilah sering terjadi paradoks. Beras yang seharusnya mudah didapatkan kadang justru sulit dijangkau di pelosok. Ada kabupaten yang kebanjiran beras Bulog, sementara di desa lain stok cepat habis dan masyarakat harus mengantri panjang.
Masalah distribusi pangan bukan hal baru di Indonesia. Panjangnya rantai pasok membuat harga di tingkat konsumen sering lebih tinggi dari harga di gudang Bulog. Studi dari LIPI (2022) menyebutkan bahwa panjangnya rantai distribusi pangan bisa menaikkan harga hingga 15–20 persen di pasar. Artinya, meskipun beras SPHP keluar dari gudang dengan harga Rp12.500, masyarakat bisa membelinya lebih mahal jika distribusinya tidak efisien.
Inilah tantangan besar: apakah SPHP benar-benar hadir di dapur masyarakat, atau hanya berhenti di rak-rak pedagang besar?
Solusi atau Sementara?
SPHP adalah program stabilisasi. Ia hadir untuk meredam gejolak jangka pendek. Namun, apakah ia solusi jangka panjang?
Fakta menunjukkan bahwa produksi beras nasional sering kali fluktuatif. BPS 2024 mencatat produksi padi Indonesia sebesar 54,6 juta ton gabah kering giling, turun dibandingkan tahun sebelumnya karena anomali iklim El Niño. Ironisnya, meskipun ada klaim surplus, harga beras di pasar tetap tinggi. Lagi-lagi, ada “anomali beras”: data produksi naik, tapi harga ikut naik.
Selama masalah struktural tidak dibenahi—mulai dari tata kelola lahan, akses pupuk, rantai distribusi, hingga tata niaga yang masih dikuasai segelintir pihak—SPHP hanya menjadi plester pada luka yang dalam. Ia meredakan nyeri, tetapi tidak menyembuhkan penyakit.
Provokasi yang Perlu Kita Renungkan
Apakah negara cukup hanya dengan menyediakan beras murah, meski kualitasnya dipertanyakan? Apakah rakyat kecil pantas hanya diberi pilihan “beras medium” sementara kelas menengah atas bisa menikmati beras premium? Apakah SPHP hanyalah kosmetik untuk menenangkan gejolak politik dan sosial, ataukah benar-benar sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat?
Lebih jauh lagi, apakah kita masih ingin terus berkutat pada “beras murah” tanpa berani menyentuh akar masalah, yaitu produktivitas petani yang rendah, ketergantungan pada impor, dan mafia beras yang bermain di rantai distribusi?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk melemahkan program SPHP, tetapi justru untuk memperkuatnya. Sebab jika kita tidak kritis, program ini bisa menjadi sekadar jargon, bukan solusi.
Solusi: Dari SPHP ke Kedaulatan Pangan
Jika pemerintah ingin SPHP benar-benar berkualitas, ada beberapa hal mendesak yang harus dilakukan. Pertama, perkuat distribusi berbasis digital. Transparansi stok dan harga harus bisa dipantau publik, misalnya melalui aplikasi resmi Bulog yang menampilkan ketersediaan beras SPHP di setiap kecamatan. Dengan begitu, peluang penimbunan dan permainan harga bisa ditekan.
Kedua, tingkatkan kualitas beras SPHP. Tidak cukup hanya murah, beras harus berkualitas layak konsumsi dengan standar mutu yang terjamin. Pemerintah bisa bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan beras yang diserap Bulog tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas.
Ketiga, libatkan masyarakat dalam pengawasan. Program pangan murah tidak boleh hanya dijalankan oleh birokrasi dan aparat. Kelompok masyarakat sipil, koperasi, dan komunitas tani harus ikut mengawasi agar beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Keempat, jangan berhenti pada SPHP. Program ini harus menjadi jembatan menuju kedaulatan pangan, di mana Indonesia benar-benar mandiri dalam produksi beras, dengan petani yang sejahtera, distribusi yang adil, dan harga yang stabil. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang siklus lama: surplus di atas kertas, kelangkaan di lapangan.
Penutup: Murah, Berkualitas, atau Hanya Janji?
SPHP adalah program baik, tetapi pertanyaan tajam tetap harus kita ajukan: murah, berkualitas kah? Murah memang relatif, berkualitas pun harus diuji. Jangan sampai program ini berhenti sebagai angka di laporan, sementara di pasar rakyat tetap kesulitan. Jangan pula rakyat kecil hanya diberi “beras kelas dua” dengan alasan subsidi.
Dalam soal pangan, kita tidak hanya bicara soal harga, tetapi soal martabat bangsa. Anak-anak kita berhak tumbuh dengan nasi yang layak, bukan hanya nasi murah. Petani kita berhak dihargai jerih payahnya, bukan hanya dijadikan penyangga stok nasional.
Jika SPHP hanya berhenti pada distribusi murah, ia akan cepat dilupakan. Tetapi jika SPHP mampu hadir dengan beras yang murah dan berkualitas, ia akan dikenang sebagai tonggak penting menuju kedaulatan pangan Indonesia.
Maka, mari kita kawal bersama. Sebab beras bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah kehidupan, ia adalah kebangsaan. Dan murah saja tidak cukup—beras SPHP harus berkualitas, agar rakyat bisa benar-benar merasakan arti keadilan pangan.
Baik, berikut saya susunkan daftar referensi untuk artikel opini “SPHP Murah, Berkualitas Kah?” menggunakan gaya APA 7th edition. Saya sertakan sumber berita, data BPS, FAO, serta penelitian relevan yang mendukung artikel.
Daftar Referensi
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik harga beras dan produksi padi tahun 2024. Jakarta: BPS. Diakses dari https://www.bps.go.id
Badan Pusat Statistik. (2025, Agustus). Rata-rata pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pengeluaran. Jakarta: BPS.
Bulog. (2025). Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 2025. Jakarta: Perum Bulog.
Food and Agriculture Organization. (2024). Rice Market Monitor 2024. Rome: FAO. Diakses dari https://www.fao.org
Kementerian Pertanian RI. (2024). Outlook komoditas pertanian: Padi. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Kompas. (2025, Agustus 22). Pemerintah bersama Bulog pastikan beras SPHP mudah didapatkan masyarakat dengan harga terjangkau. Diakses dari https://www.kompas.com
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). Studi rantai distribusi pangan di Indonesia: Tantangan dan strategi. Jakarta: LIPI.
Pemerintah Indonesia. (2025). Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: Securing food for the future. Washington, DC: The World Bank.
Tribun Aceh 
Leave a comment