Pada 22 Agustus 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa kenaikan harga beras di Indonesia yang kini sedang terjadi tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan. Ia bahkan membandingkannya dengan harga beras di Jepang yang sudah mencapai Rp 100.000 per kilogram, dan menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia terlalu reaktif terhadap kenaikan harga beras yang “hanya sedikit” ini. Sebuah pernyataan yang terkesan meremehkan keresahan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat, terutama para keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah.

Secara intuitif, membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dengan harga di Jepang memang bisa terdengar seperti sebuah narasi yang membangkitkan kesadaran tentang betapa relatifnya masalah tersebut. Namun, ketika kita melihat lebih dalam, perbandingan ini sangatlah tidak adil, bahkan menyesatkan. Sebab, yang dilupakan oleh Menteri Pertanian adalah konteks sosial-ekonomi yang sangat berbeda antara kedua negara.

Harga beras di Jepang yang mencapai Rp 100.000 per kilogram tidak dapat dijadikan tolok ukur karena beberapa alasan penting yang harus dipahami. Jepang adalah negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Berdasarkan data World Bank, pada tahun 2024, pendapatan per kapita Jepang diperkirakan mencapai lebih dari USD 40.000 per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya sekitar USD 4.200 per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita, harga beras di Jepang memang terkesan mahal, tetapi bagi mayoritas masyarakat Jepang, harga tersebut masih dapat dijangkau.

Sementara itu, di Indonesia, kenaikan harga beras menjadi isu yang jauh lebih kompleks. Beras adalah komoditas pokok yang menjadi bahan pangan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. BPS mencatat bahwa sekitar 98% dari rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi beras setiap hari, dan sekitar 70% dari pengeluaran rumah tangga di Indonesia dialokasikan untuk bahan pangan, dengan beras menjadi komoditas terbesar. Ketika harga beras naik, dampaknya langsung terasa pada kemampuan daya beli masyarakat, khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

Bahkan, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 10% dari penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan mayoritas dari mereka tinggal di daerah pedesaan, tempat beras diproduksi. Maka, kenaikan harga beras tidak hanya berimbas pada kantong masyarakat perkotaan, tetapi juga memperburuk kualitas hidup petani yang seharusnya mendapat manfaat dari surplus beras. Ironisnya, saat beras melimpah, petani justru tidak menikmati manfaat ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Alih-alih menikmati keuntungan dari hasil pertanian, mereka justru harus menghadapi harga jual gabah yang rendah dan biaya produksi yang terus meningkat.

Menteri Amran juga mengklaim bahwa ketersediaan beras nasional di Indonesia masih dalam posisi yang baik, dengan stok nasional mencapai 3,9 juta ton pada 2025. Memang, jika melihat angka ini dari perspektif produksi, Indonesia bisa bangga dengan pencapaiannya. Namun, hal tersebut hanya mencerminkan sisi kuantitatif dari masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana distribusi dan akses terhadap beras tersebut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Stok yang melimpah tidak akan berarti banyak jika distribusinya buruk atau jika harga beras tetap tinggi di pasaran.

Perlu dicatat bahwa, meskipun Indonesia memproduksi surplus beras, negara ini masih menghadapi masalah besar dalam hal distribusi pangan. Tidak jarang, harga beras yang melimpah di satu daerah justru tidak sebanding dengan harga yang ada di daerah lain. Fenomena ini terjadi karena sistem distribusi pangan di Indonesia yang masih terfragmentasi dan tidak efisien. Di tengah surplus beras, petani tetap kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak, sementara konsumen di kota-kota besar harus membayar harga beras yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa meskipun kita bisa memproduksi banyak beras, sistem yang ada tidak mendukung kesejahteraan petani dan konsumen secara adil.

Pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia terlalu reaktif terhadap harga beras yang naik sedikit ini, menurut saya, kurang menunjukkan empati terhadap situasi sosial-ekonomi yang dialami oleh banyak keluarga Indonesia. Mereka yang bekerja dengan gaji minim dan hidup dari tangan ke tangan sangat merasakan dampak dari setiap kenaikan harga barang pokok, terutama beras. Reaksi tersebut bukanlah reaksi yang berlebihan, tetapi adalah manifestasi dari keresahan yang nyata dan harus dipahami sebagai bagian dari tantangan besar dalam menciptakan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat sistem distribusi pangan melalui teknologi dan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. Digitalisasi pasar pangan, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara maju, bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi perbedaan harga beras antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan aplikasi berbasis data yang menghubungkan petani, pedagang, dan konsumen, kita bisa menciptakan sistem pangan yang lebih transparan dan efisien, yang pada akhirnya bisa menurunkan harga beras di pasar.

Selain itu, penting untuk mendorong pengembangan diversifikasi pangan di Indonesia. Keterbatasan ketergantungan pada satu komoditas pangan, seperti beras, dapat mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengembangkan pangan lokal yang beragam, seperti jagung, sagu, dan ubi, yang bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat selain beras. Diversifikasi ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih kokoh, tidak hanya mengandalkan produksi beras semata.

Terakhir, pemerintah perlu lebih intensif dalam memberikan dukungan kepada petani, tidak hanya melalui kebijakan subsidi pupuk dan benih, tetapi juga melalui kebijakan harga yang adil. Perbaikan sistem perdagangan dan kebijakan harga gabah yang menguntungkan petani akan memastikan bahwa surplus beras benar-benar dapat dirasakan oleh para petani sebagai manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka, bukan sekadar sebagai angka yang tercatat di atas kertas.

Kenaikan harga beras yang sedang terjadi di Indonesia memang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Namun, alih-alih membandingkan dengan harga beras di Jepang, lebih bijak jika kita melihat permasalahan ini sebagai tantangan untuk memperbaiki sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan memahami realitas sosial dan ekonomi yang ada, serta menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kita bisa memastikan bahwa surplus beras tidak hanya menjadi angka, tetapi juga dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.