Di tengah riuhnya wacana pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan digitalisasi, kita sering lupa bahwa masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau infrastruktur, tetapi oleh tubuh-tubuh kecil yang berlari di halaman sekolah hari ini. Anak-anak itu — dengan seragam putih merah yang mungkin sudah mulai pudar warnanya — adalah wajah Indonesia tahun 2045. Namun, pertanyaan besarnya: apakah mereka akan tiba di masa depan itu dengan tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang kuat?

Presiden Prabowo Subianto melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencoba memberikan jawaban. Program ini, setidaknya di atas kertas, adalah intervensi lintas sektor untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. Targetnya ambisius: 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus 2025, dan meluas hingga 82,9 juta anak pada akhir tahun. Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada harapan untuk menekan angka stunting, anemia, kekurangan gizi mikro, hingga memperbaiki konsentrasi belajar siswa.

Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat prevalensi stunting nasional masih di angka 21,6 persen. Itu artinya, dari setiap lima anak Indonesia, setidaknya satu mengalami gangguan pertumbuhan. Padahal, WHO menetapkan standar aman stunting di bawah 20 persen. Lebih ironis lagi, stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, bahkan risiko penyakit kronis di masa depan.

Program MBG mencoba menjawab persoalan itu dengan cara paling sederhana namun efektif: memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, gratis, dan bergizi setiap hari. Namun, di balik kesederhanaan gagasan itu, tersimpan dampak ekonomi yang tidak kalah besar. Bayangkan, setiap kali sepiring nasi, lauk pauk, sayur, dan susu dihidangkan di sekolah, itu berarti ada petani lokal yang menjual berasnya, nelayan yang memasok ikannya, koperasi yang mengelola distribusinya, hingga UMKM yang menyediakan logistik.

Ini bukan sekadar program gizi, tapi juga mesin ekonomi rakyat.

Bayangkan efek berantai: ketika UMKM dan petani lokal diberdayakan sebagai pemasok utama, rantai distribusi pangan menjadi lebih pendek. Harga pangan menjadi lebih stabil karena pembelian dilakukan langsung dari produsen rakyat. Tidak ada ruang besar bagi permainan tengkulak atau spekulan. Di saat yang sama, rumah tangga miskin menghemat pengeluaran karena anak mereka mendapatkan makan bergizi di sekolah. Uang yang biasanya digunakan untuk bekal bisa dialihkan untuk kebutuhan lain: membeli buku, membayar biaya transportasi, atau bahkan menabung.

Tapi mari kita bicara lebih jujur. Program sebaik apapun akan runtuh jika pelaksanaannya setengah hati. Kita sudah terlalu sering melihat program mulia yang terjebak di meja birokrasi, atau hancur oleh praktik korupsi dan mark-up anggaran.

MBG, jika ingin berhasil, harus memastikan tiga hal: ketepatan sasaran, kualitas pangan, dan keberlanjutan pasokan.

Pertama, ketepatan sasaran. Jangan sampai program ini hanya dinikmati oleh anak-anak di perkotaan atau sekolah yang sudah relatif maju. Justru anak-anak di pelosok, daerah rawan pangan, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi harus menjadi prioritas utama. Data Bappenas menunjukkan bahwa stunting tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur (37,8%), Papua (34,6%), dan Sulawesi Barat (33,8%). Tanpa distribusi yang berpihak, program ini akan menjadi kosmetik kebijakan belaka.

Kedua, kualitas pangan. Makan gratis tidak boleh berarti asal kenyang. Gizi seimbang harus menjadi standar, mulai dari karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin, dan mineral. Bahkan lebih baik jika menu disesuaikan dengan potensi lokal: sagu di Maluku dan Papua, jagung di NTT, ikan laut segar di pesisir, hingga sayur-mayur organik dari dataran tinggi. Di sini peran ahli gizi, petani, dan pemerintah daerah sangat penting.

Ketiga, keberlanjutan pasokan. Kita tidak mau program ini berjalan gembor-gembor di tahun pertama lalu megap-megap di tahun berikutnya. Rantai pasokan pangan harus dibangun kokoh dengan melibatkan koperasi, BUMDes, dan kelompok tani. Pemerintah juga perlu membuat kontrak jangka panjang dengan petani lokal agar mereka memiliki kepastian pasar dan harga yang layak.

Dan di sinilah peran perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi relevan. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang punya kapasitas riset dan pengabdian masyarakat, USK bisa menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi pertanian, dan implementasi di lapangan. Misalnya, melalui pengembangan varietas padi biofortifikasi untuk meningkatkan kandungan zat besi dan seng, atau pelatihan manajemen rantai pasok bagi koperasi desa.

Lebih jauh lagi, USK bisa menginisiasi Food Security Hub di Aceh — sebuah pusat riset, edukasi, dan distribusi pangan lokal yang berkolaborasi dengan petani, UMKM, dan pemerintah daerah. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga gerakan lokal yang mengakar di masyarakat.

Kita perlu mengingat bahwa Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan politik, tetapi tanggung jawab lintas generasi. Anak-anak yang sehat, cerdas, dan kuat hari ini adalah jaminan bahwa negeri ini akan tetap berdiri tegak seratus tahun setelah kemerdekaan. Dan semua itu bisa dimulai dari hal yang sesederhana: sepiring makan bergizi gratis di sekolah.

Namun, saya ingin mengakhiri dengan satu provokasi:
Apakah kita, sebagai bangsa, benar-benar siap menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak anak, bukan sekadar proyek pemerintah? Apakah kita mau mengawalnya dari desa sampai kota, dari hulu hingga hilir, dari sawah hingga meja makan sekolah?

Kalau jawabannya “ya”, maka mari kita kawal bersama. Karena membangun generasi sehat bukan pekerjaan satu kementerian, tapi tanggung jawab seluruh bangsa.